Banjarmasin – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang digelar di Banjarmasin, Kamis (19/6/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil, sejalan dengan kebijakan nasional.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan instrumen penting untuk mempercepat pencapaian prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional. Menurutnya, dinamika global yang terus berkembang menuntut birokrasi yang mampu merespons tantangan dengan cepat, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bersih dari KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan berdampak nyata,” tegas Andi Rudi Latif.
Ia juga menekankan arahan Presiden yang menitikberatkan tiga aspek penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi: kinerja birokrasi yang nyata, kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan responsif.
“RB bukan sekadar agenda rutin, tetapi harus menjadi gerakan perubahan yang menyentuh akar permasalahan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Pemerintah pusat telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029, yang fokus pada lima isu strategis: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan prioritas aktual Presiden, serta transformasi digital pemerintahan.
Bupati Andi Rudi Latif berharap workshop ini mampu menghasilkan rencana aksi yang spesifik, terukur, dan berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah, khususnya untuk mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.
“Harapan saya, untuk tahun mendatang, khususnya tahun 2026, kolaborasi harus lebih ditingkatkan, mengingat masih banyak warga kita yang membutuhkan,” ujarnya.
Workshop ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Budi Prawira, SE., MM., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Wilayah II; Pj. Sekda Tanah Bumbu, Yulian Herawati; Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalsel, Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra; pimpinan SKPD Pemkab Tanah Bumbu; perwakilan instansi vertikal; serta Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah.
Melalui forum ini, Pemkab Tanah Bumbu menunjukkan komitmennya dalam mendukung akselerasi Reformasi Birokrasi demi pelayanan publik yang lebih baik dan berdaya saing tinggi di masa depan.